Fiskal adalah keterikatan yang sangat erat dengan pajak atau pendapatan negara, penggunaan fiskal dipakai untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara yang dikumpulkan dari masyarakat guna menjadi pendapatan negara. Pendapatan yang dipakai oleh pemerintah untuk program-program yang harus dicapai untuk beberapa pendapatan yang digunakan seiring negara berjalan.
Pendapatan yang dimaksud mencakup pendapatan nasional, produksi, perekonomian hingga dipakai sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Sementara itu kebijakan fiskal adalah langkah atau cara yang dilakukan pemerintah dalam melakukan penyesuaian dari tingkat pengeluaran dan tarif pajak untuk memantau dan mempengaruhi perekonomian negara.
Pengertian Fiskal
Fiskal adalah segala urusan yang berkaitan dengan pajak atau pendapatan negara, asalnya dari masyarakat dan dianggap pemerintahan sebagai pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran berbagai program yang ada. Fiskal juga dipakai untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian hingga dipakai sebagai perangkat keseimbangan.
-
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal berkaitan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Fiskal berasal dari bahasa latin yakni fiscus, yang sebenarnya merupakan nama seseorang dengan arti pemegang kekuasaan atau keuangan pada zaman romawi kuno. Sementara dalam Bahasa Inggris disebut dengan fisc yang artinya perbendaharaan.
Di Indonesia, istilah fiskal merujuk pada kebijakan pemerintah dalam mengarahkan ekonomi suatu negara lewat pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Pada 2017 lalu, bank dunia memberi pinjaman senilai 300 juta dolar AS atau sekitar lebih dari Rp4 triliun. Pinjaman itu dipakai untuk meningkatkan belanja daerah, termasuk dalam hal administrasi pendapatan dan kebijakan.
-
Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Pengertian fiskal menurut OJK adalah hal mengenai keuangan, khususnya yang berkaitan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Selain itu juga merupakan strategi dari kebijakan moneter, di mana bank sentral memberi pengaruh jumlah uang beredar di suatu negara. Kebijakan fiskal dan moneter digunakan dalam berbagai kombinasi untuk mengarahkan tujuan ekonomi.
Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan dalam ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan negara. Kebijakan fiskal terbatas pada sumber penerimaan negara, selain itu juga alokasi pengeluaran negara yang sudah tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Adanya dari kebijakan fiskal untuk membuat kondisi ekonomi di suatu negara bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kebijakan fiskal menurut OJK disebut sebagai kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Peran kebijakan fiskal dari pemerintah akan semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan.
Tujuan Kebijakan Fiskal
1. Meningkatkan PDB (PDB Negara dan PDB Per Kapita)
Kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang luas terhadap berbagai lini ekonomi. Setiap kali pemerintah melakukan perubahan atau pembaharuan kebijakan fiskal, diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan berbagai sektor, seperti bea cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, dan lainnya.
PDB (Produk Domestik Bruto) adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat perekonomian suatu negara. Nilai PDB yang semakin besar menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut semakin baik. Kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu meningkatkan PDB, baik PDB negara maupun PDB per kapita.
2. Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Pengangguran
Pengangguran menjadi salah satu masalah yang menjadi momok menakutkan bagi seluruh negara, di Indonesia akibat pandemi Covid, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan jumlah penduduk yang menganggur di Indonesia pada periode Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang dan jumlah itu akan terus bertambah.
Berkembangnya ekonomi membuat sektor industri dan dunia usaha ikut berkembang, karena dampaknya pada tenaga kerja yang juga ikut terdongkrak. Semakin besar pertumbuhan ekonomi dalam negeri, membuat kebutuhan tenaga kerja dari sektor padat karya semakin bertambah, inilah mengapa kebijakan fiskal juga mempengaruhi kondisi tenaga kerja.
3. Menstabilkan Harga-harga Barang atau Mengatasi Inflasi
Kebijakan pemerintah dalam mengatur inflasi juga berpengaruh pada kondisi ekonomi dan masyarakat. Pemerintah memilih menaikkan harga BBM atau bahan pangan lain untuk membuat masyarakat juga terdampak secara ekonomi kemudian membuat permintaan berkurang. Respons masyarakat ini memengaruhi kondisi industri migas dan yang lainnya.
Untuk akan memberi implikasi secara lebih luas terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya, inflasi juga akan memberi keuntungan seperti terciptanya kesempatan kerja penuh. Masalah inflasi tidak stabil membuat adanya potensi besar memberi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi berkurang.
Baca juga: Barang Inferior: Arti, Contoh, dan Pengaruh saat Ada Turun Harga
Macam-macam Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal Secara Teoritis
1. Kebijakan Fiskal Fungsional
Contoh kebijakan fiskal yang pertama ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas perekonomian pada tingkat makro, efeknya hanya dapat dilihat dalam jangka panjang seperti melihat akibat yang tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama agar meningkatkan kesempatan kerja.
2. Kebijakan Fiskal yang Disengaja atau Terencana
Kebijakan ini digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi, caranya dengan melakukan manipulasi anggaran belanja secara sengaja. Baik lewat perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah dan rekonsiliasi fiskal. Fungsi kebijakan ini untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, seperti krisis ekonomi, pandemi dan epidemi.
3. Kebijakan Fiskal yang Tidak Sengaja
Kebijakan fiskal yang tidak sengaja dipakai dalam pengendalian kecepatan siklus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif. Kebijakan itu akan melindungi stabilitas ekonomi dalam sektor non-ekonomi pemerintah dalam bentuk keputusan atau aturan. Jenis kebijakan fiskal ini bentuknya bisa seperti proposal, pajak progresif, kebijakan harga minimum dan asuransi pengangguran.
Kebijakan Fiskal dari Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran
1. Kebijakan Fiskal Surplus
Kebijakan fiskal ini berorientasi pada tujuan dalam menciptakan surplus terhadap pendapatan, nilai pendapatan yang dibukukan pemerintah lebih banyak ketimbang pengeluaran. Tujuan kebijakan fiskal surplus ini dipakai untuk menghindari terjadinya lonjakan pada nilai inflasi. Dilakukan dengan memperkecil anggaran untuk belanja.
2. Kebijakan Fiskal Defisit
Merupakan kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus, jenis ini berorientasi pada tujuan untuk membuat nilai belanja lebih besar dari nilai pendapatan. Kebijakan ini diambil untuk menyuntik perekonomian agar lebih bergeliat, pemerintah negara biasanya bersedia mengalami defisit dengan meningkatkan belanja anggaran agar perekonomian bisa lebih meningkat.
3. Kebijakan Fiskal Seimbang
Jenis kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran jumlahnya menjadi sama. Dampak positif dan negatif mengikutinya, positifnya negara tidak perlu melakukan peminjaman sejumlah dana baik dalam negeri maupun luar negeri. Sementara negatifnya, kondisi perekonomian akan terpuruk.
4. Kebijakan Fiskal Dinamis
Jenis kebijakan fiskal ini memiliki sifat yang lebih longgar, mudahnya dilakukan pengaturan ketika kondisi berubah menjadi signifikan. Kegunaan kebijakan ini dalam menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring waktu yang berjalan.
Kebijakan Secara Penerapan
1. Kebijakan Fiskal Ekspansif
Kebijakan ini dimanfaatkan saat angka pengangguran semakin tinggi dan saat periode siklus bisnis sedang rendah. Tujuan dari kebijakan fiskal ekspansif adalah untuk memberi dana kepada masyarakat, nantinya dipakai untuk melakukan kegiatan ekonomi dan merangsang laju ekonomi negara.
2. Kebijakan Fiskal Kontraktif
Kebijakan fiskal kontraktif pada umumnya memang jarang digunakan, tujuannya untuk memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dengan membasmi inflasi. Selain itu dampak jangka panjang dari inflasi bisa merusak standar hidup masyarakat yang diakibatkan dari resesi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat dan mengurangi pengeluaran belanja dan peningkatan pajak.
Instrumen Kebijakan Fiskal
Pendapatan Negara
Penerimaan pajak bisa dikatakan sebagai sumber utama penerimaan negara, penerimaan pajak yang dikategorikan menjadi dua jenis. Yakni pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, pajak dalam negeri dibagi menjadi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Belanja Negara
Belanja Pemerintah Pusat pada umumnya dibagi menjadi dua kategori, Belanda Berdasarkan Organisasinya dan Belanja Berdasarkan Fungsinya. Belanja berdasarkan organisasi dibagi lagi menjadi Belanja Kementerian atau lembaga dan Belanja non-Kementerian Lembaga seperti subsidi dan pembayaran bunga utang.
Pembiayaan
Pembiayaan merupakan implikasi yang terjadi saat Belanja Negara lebih besar dibandingkan Penerimaan Negara. Pembiayaan terdiri atas Pembiayaan Utang, Pembiayaan Investasi, Pemberi Pinjaman, Kewajiban Peminjaman dan Pembiayaan lainnya. Pembiayaan utang dilakukan dengan menerbitkan Surat Berharga Negara dan melakukan peminjaman.
Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia
1. Insentif Pajak Selama Pandemi Covid-19
Penghapusan sejumlah pajak bagi korporasi selama pandemi Covid-19, langkah ini mempengaruhi kinerja pendapatan pemerintah dari pajak yang secara persentase porsinya dalam APBN negara cukup tinggi. Ketika intensif pajak diberlakukan, yang artinya pemerintah akan merelakan nilai pendapatan pajak yang diterima tidak banyak.
2. Meningkatkan Anggaran untuk Penanganan Covid-19
Pemerintah akan kembali menaikkan nilai anggaran dalam penanganan Covid-19 lewat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 lebih dari Rp700 triliun. Anggaran yang lebih besar dari kisaran sebelumnya yakni mencapai 690 triliun di tahun lalu.
Sampoerna University
Demikian penjelasan mengenai fiskal, mulai dari pengertian, tujuan, macam-macam kebijakan, instrumen dan contohnya. Fakultas Bisnis Sampoerna University membangun program akademik dengan tujuan memenuhi kebutuhan setiap individu. Cakap dan terlatih dalam mengisi lapangan pekerjaan di sektor manajemen bisnis, perbankan dan jasa keuangan di Indonesia.
Mahasiswa Fakultas Bisnis Sampoerna University juga akan mendapat kesempatan belajar yang unik di luar negeri melalui kerja sama di Universitas Amerika Serikat. Para mahasiswa dan mahasiswi bisa memilih untuk belajar di luar negeri dan mendapatkan nilai yang bisa langsung masuk ke dalam SKS di Sampoerna University.
Kunjungi situs web kami untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran dan biaya sekolah. Jadilah bagian dari
Sampoerna Academy yang akan membantu mereka meraih impian kuliah di luar negeri! Ikuti proses penerimaan siswa baru tahun ajaran 2023-2024
disini. Recruitment Team kami akan segera menghubungi untuk memberi informasi lebih detail.
Download Sampoerna Academy Booklet for Free!
